Taxi online © www.chrisadas.com

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Tutik Kusuma Wardhani menyatakan, taksi Uber & Grab belum masuk didalam perundangan sesuai dengan UU 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dia meminta adanya arahan dari Presiden mengenai permasalahan tersebut.

“Memang disatu sisi sebenarnya DPP Organda menganggap Taksi Grab & Uber adalah pelanggaran kalau mengacu pada UU 22 Tahun 2009. Disisi lain Grab & Uber mempunyai persepsi adalah perusahaan aplikasi yang tak memerlukan izin,” ungkapnya kepada Beritabali, Rabu (27/1).

Tutik sebagai Organda pusat mengaku telah beberapa kali mengingatkan, baik melalui surat maupun lisan kepada pemerintah agar segera ditindak pelanggaran yang dilakukan Taksi Grab dan Uber ini. Kedua taksi ini merupakan perusahaan aplikasi dan tidak termasuk sebagai angkutan umum.

“Saran saya selaku DPP Organda agar pemerintah bertindak tegas untuk mengambil tindakan hukum dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama dilapangan. Maksud saya agar angkutan yang tidak berizin seperti Taksi Uber dan Grab harus ditindak tegas,” tegasnya.

Dirinya menerangkan, Organda sudah melakukan perjuangan penolakan dan pelarangan dari awal. Namun karena antisipasinya terlambat, keresahan semakin dirasakan seluruh oleh anggota Organda.

“Saran Organda untuk pelanggaran harus ditindak tegas tanpa ada toleransi. Jadi rekomendasi DPRD Bali adalah tepat dan tegas disesuaikan dengan UU dan peraturan yang berlaku, mengingat kendaraan umum beroperasi tanpa izin merupakan katagori pelanggaran berat. Mari kita tegakkan bahwa hukum adalah panglima di negara kita ini,” ujarnya lagi.

Saat ini telah dicarikan solusi oleh Kementerian Perhubungan dan Kemenkominfo atas petunjuk presiden, lanjut Tutik. Di dalamnya juga melibatkan Polri yang ditugaskan presiden untuk mencarikan solusi atas permasalahan tersebut.

(ber/nei)