JAKARTA – Majelis hakim Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang diketuai Jimly Asshidiqie melanjutkan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pilpres 2014, di Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014). Dalam sidang ini, DKPP mempersilahkan KPU dan Bawaslu untuk memberikan jawaban atas aduan yang dilayangkan pihak pengadu seperti terdiri dari Sigop M Tambunan, Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik Ir Tonin Tachta Singarimbun dan Eggi Sudjana, dan Tim Aliansi Advokat Merah Putih Ahmad Sulhy. 

Hari ini, Jumat (12/6/2015), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merayakan hari ulang tahunnya yang ke-3. Perayaan tersebut dilakukan di ruang sidang DKPP, gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Dalam perayaan tersebut, Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie membacakan pencapaian lembaganya dalam menegakkan etika para penyelenggara pemilu. 

Ia mengatakan dari tahun 2012, sudah 327 petugas penyelenggara pemilu telah diputus berhenti tetap oleh DKPP. “Ini bukan untuk maksud menyingkirkan orang, melainkan tujuan kami selamatkan nama baik institusi penyelenggara pemilu,” ujar Jimly. DKPP sendiri telah menerima pengaduan sebanyak 1659 perkara. Namun yang disidangkan hanya sebanyak 521 perkara. Sedangkan 1109 dinyatakan tidak layak disidangkan atau tidak perlu. 

Selain 327 orang penyelenggara pemilu yang diputus DKPP berhenti tetap, sebanyak 1084 orang mendapat rehabilitasi, 462 orang mendapat peringatan tertulis dan 18 orang dapat pemberhentian sementara. “Tapi kalau petugasnya memang lakukan penyimpangan ya diberi sanksi, pertama itu peringatan yang sifatnya mendidik lalu ada yang terpaksa dihentikan,” kata Jimly.

 
Source : tribunnews.com    editor : Indriana M