Grab taksi © www.play.google.com

Dinas Perhubungan Provinsi Bali masih memberi kesempatan Grab Taksi untuk beroperasi id wilayah Bali. Hal inilah yang menjadi protes ribuan sopir dari Persatuan Sopir Taksi Bali (Persotab) dan Asosiasi Sopir Bali.

Ketua Persatuan Sopir Taksi Bali (Persotab), I Ketut Witra menilai, Dishub Bali memutuskan keputusan yang sepihak dan tidak melalui mekanisme dan aturan yang ada. Sesuai mekanisme, seharusnya ada usulan dan kajian yang bersangkutan sopir taksi, pihak transpot, pihak Universitas Udayana hingga baru dikeluarkan layak atau tidaknya Grab Taksi beroperasi.

“Apa itu pernyataan Dishub Bali jika Taksi Uber distop, dan Grab Taksi dilanjutkan. Harusnya Dishub Bali tidak boleh dan tidak berwenang membiarkan Grab Taksi beroperasi. Harusnya sambil menunggu kajian berbagai pihak, mestinya tetap melarang Grab Taksi sama seperti Uber Taksi,” ujarnya kepada Beritabali, Selasa (26/1/2016).

“Itu sangat lama kajiannya kalau yang akurat. Mekanismenya juga itu berat karena transpot di Bali sudah overload. Dan kenapa permasalahannya oleh Dishub Bali selalu dilarikan ke mobilnya. Padahal yang bermasalah adalah perusahaan Grabnya juga tak berizin dan tak jelas dimana di Bali,”

Witra pun menambahkan Dishub Bali punya wewenang untuk memberhentikan Grab Taksi beroperasi, karena ilegal. Apalagi kuota transportasi di Bali sudah tidak memadai, dapat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah. Jika pemerintah tidak dapat mengikuti aturan, ia menegaskan dapat lebih mudah melanggar aturan.

“Taksi di Bali sudah 3 ribuan, kendaraan sewa sekitar 15 ribuan yang mencari nafkah. Jadi tidak perlu lagi tambahan kendaraan karena di Bali kemacetan dimana-mana dan wisatawan sudah jenuh. Bagaimana tamu itu nyaman ke Bali, dan sopir juga susah cari nafkah. Otomatis armada Grab bertambah, nyatanya plat luar banyak namun strateginya balik nama dan mereka yang urus,” uajrnya.

Dirinya hanya berharap agar pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera mengecek izin perusahaan Grab Taksi di Bali.

“Mereka (Dishub Bali) tidak punya wewenang untuk mengizinkan dan membiarkan Grab Taksi beroperasi, namun harusnya rekomendasi DPRD dan Gubernur Bali baru berhak memberikan rekomendasi. Itu hak Gubernur atau Bupati dalam wilayahnya. Bukan Dinas Perhubungan Bali ataupun Organda Bali,” tandasnya.

(ber/nei)