Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil

Direktur Keuangan PT Pos Indonesia yakni Sukamto Padmosukarso terkait dengan penyelidikan dugaan kasus  korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis NIK (e-KTP).

Sukamto akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

“Diperiksa sebagai saksi bagi S (Sugiharto),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Sugiharto akan diperiksa untuk kapasitasnya sebagai mantan Wakil Direktur Utama PT Pos Indonesia. Selain itu, KPK akan menjadwalkan pemeriksaan karyawan PT HARGEN Henri Gunawan, karyawan PT Nusantara Jaya Teknologi Anthony Santosa, dan Munawar Ahmad.

Sugiharto diduga dalam kasus ini ia melakukan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek e-KTP. KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Nilai proyek pengadaan e-KTP 2011-2012 ini mencapai Rp 6 triliun.Menurut perhitungan sementara KPK, dugaan nilai kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 1,12 triliun.

 

Source : Kompas.com    Editor : Indriana M