Ilustrasi ©lensaindonesia.com

Tak hanya di Bali, hari ini (17/02), sebanyak 202 walikota dan bupati di seluruh daerah, hasil pilihan serentak Desember lalu, secara resmi dilantik menjadi pemimpin daerah oleh Gubernur masing-masing provinsi. Sisanya sebanyak 67 akan dilantik pada Maret dan Juni mendatang.

Seperti dilansir balipost.com, dari nama-nama yang ada, sebagian besar merupakan pemimpin baru yang belum memiliki pengalaman memimpin sebuah kota maupun kabupaten.

Minimnya pengalaman ini terutama masalah penanganan keuangan yang terkenal memiliki tantangan besar karena apabila salah penanganan, mereka akan rawan terjerumus masalah korupsi.

Untuk masa jabatan kali ini, para pemimpin tersebut diharapkan dapat menjalankan produk-produk politik mereka untuk menangani masalah-masalah daerah.

Adapun fokus pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini diprioritaskan pada pembangunan desa. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerataan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia.

Hal ini merupakan terobosan yang digagas presiden melalui kebijakan politiknya yang menonjolkan pembangunan desa, salah satunya yang tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia menganut sistem sosial pedesaan. Masyarakat perkotaan pun tetap terpengaruh oleh sistem ini. Terlihat salah satunya adalah sistem arisan ibu-ibu PKK yang masih secara rutin dilakukan masyarakat perkotaan.

Karena pentingnya pembangunan berasas kedesaan, alokasi pemerintah terhadap pembangunan desa saat ini meningkat sebanyak Rp 105,5 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (blp/fal)