BALITODAY.NET – Terkait kerusuhan aksi di Jakarta pada Rabu (22/5/2019), banyak pihak yang menyerukan capres nomor urut 02 untuk bertanggung jawab. Hal ini lantaran mereka menduga dalang dari perpecahan ini bersumber dari Prabowo.

Di tengah gempuran permintaan masyarakat yang menyalahkan Prabowo, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD justru melihat hal yang berbeda. Mahfud menilai orang yang harus bertanggung jawab atas kasus tersebut bukanlah Prabowo dan timnya.[irp]

Mahfud menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan tanggung jawab dari pribadi pelaku aksi 22 Mei tersebut.

“Kesimpulan pertama dari saya tentang peristiwa ini demo-demo yang diwarnai oleh tindakan kekerasan itu tentu bukan lagi menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto bersama timnya, tetapi merupakan tanggung jawab pribadi-pribadi pelakunya,” ujar Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan demikian karena menurutnya hal ini memang  harus dilihat secara pribadi. Walaupun ada tim dari Prabowo yang ikut turun aksi, anggota tim tersebut bukan berarti bersih dari tindakan mengganggu ketentraman umum.

“Kalau misalnya ada orang-orang dari BPN atau dari parpol atau dari paslon yang terlibat yang terlihat di demo-demo itu, maka orang itu harus dianggap bukan lagi sebagai representasi dari politik atau dari organisasi politik atau kontestan politik, melainkan pribadi-pribadi yang sedang melakukan tindakan yang bisa berupa dua hal satu dia sedang menyampaikan aspirasi politik tapi kalau melakukan kekerasan dia melakukan gangguan tindak pidana terhadap ketentraman umum,” tambahnya.

Dalam pandangannya, Mahfud MD juga tidak menyudutkan aparat keamanan yang bertugas. Sebab dari sisi aparat menurutnya aksi ini telah mengganggu ketentraman umum. [irp]

“Pemerintah melalui aparat segera harus memposisikan ini, masyarakat harus paham harus mafum lah masyarakat kalau pemerintah memposisikan bahwa yang dihadapi ini bukan karena punya aspirasi politik tetapi juga sebuah gerakan masa yang menggangu ketentraman umum,” terang Mahfud MD

Sebagaimana diketahui, banyak fasilitas yang rusak dan aktivitas warga Jakarta terhenti. Sehingga hal ini dinilainya tidak hanya berupa kepentingan politik namun ada kepentingan lain yang dibawa. (AL)