Ilustrasi Tuak ©satuharapan.com

Terkait Perda No 5 Tahun 2012 tentang Minuman Beralkohol, DPRD Provinsi Bali angkat bicara. Ada total lima fraksi DPRD yang mengusulkan dibuatnya Perda.

Lima fraksi DPRD yang terdiri dari Fraksi Panca Bayu, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi PDIP mengusulkan adanya Perda tentang minuman tradisional Bali kepada Gubernur Bali, Made Mangku Pastika sebagai upaya memajukan perekonomian usaha lokal Bali.

Hal ini didasarkan atas realita di lapangan bahwa banyak masyarakat Bali yang menggantungkan hidup dari pembuatan minuman tradisional, seperti arak, tuak dan brem.

Perda ini dinilainya sebagai upaya untuk menghindarkan pengusaha-pengusaha kecil dari himpitan produsen minuman beralkohol asing di Bali.

Dikatakan salah seorang Fraksi PDIP, IGA Diah Wedhi Srikandi MWS, setelah sidang paripurna DPRD Bali, di Renon, Denpasar, Bali, Senin (15/02), bahwa harus ada badan yang melindungi industri kecil di Bali dari himpitan industri asing yang menginvasi.

Sementara itu, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, menyatakan sepakat dengan usulan DPRD tentang pendirian usaha bersama yang menaungi produsen-produsen minuman beralkohol tradisional di Bali.

“Saya sependapat dengan langkah DPRD Provinsi Bali. Untuk memudahkan melakukan pembinaan dan pengawasan produksi maupun pengedarannya, maka diperlukan badan usaha bersama,” ujar Pastika

Ia juga menyatakan sepakat menambah penyertaan modal daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT Jamkrida) untuk memberikan penjaminan kredit modal usaha, khususnya kepada usaha-usaha ekonomi produktif pada UMKM dan Koperasi di Bali. (trn/fal)