Besaran premi 3 persen dari gaji pokok peserta setiap bulannya menjadi alasan pemerintah memberlakukan perubahan peraturan mengenai masa pencairan program Jaminan Hari Tua dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

Penetapan besaran premi itu ditetapkan langsung oleh pemerintah melalui Presiden Joko Widodo tanpa campur tangan DPR sebagai lembaga legislatif.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menuturkan “ (Besaran premi 3 persen) ini bukan disepakati oleh Menteri Tenaga Kerja atau BPJS, tapi oleh Presiden, karena opsi itu telah diberikan oleh Presiden.” Terangnya di Jakarta, Kamis (02/07).

Dede menjelaskan pada awalnya Menteri Tenaga Kerja, BPJS dan Komisi IX DPR mensepakati besaran premi idealnya sebesar 8 persen. Namun, DPR akhirnya memberikan opsi kepada Presiden untuk ditentukan besaran premi antara 3 persen, 5 persen, atau 8 persen.

“Artinya kalau 3 persen maka program BPJS yang dipresentasikan kepada kita dengan manfaat sekian tahun, besarnya berapa, pasti mengecil kan ? Karena factor itulah maka ada perubahan peraturan,” terangnya.

Dilansir dari rimanews.com, BPJS telah mengubah syarat pencairan Jaminan Hari Tua menjadi 10 tahun, dan syarat lain mencakup pencairan sebelum umur 56 tahun hnaya 10 persen dari total saldo. Dengan pengecualian JHT dapat dicairkan sebesar 30 persen jika digunakan untuk pembiayaan perumahan.

Aturan baru ini berlaku sejak 1 Juli setelah JAMSOSTEK resmi bertransformasi menjadi B[JS Ketenagakerjaan.

Dalam waktu 3 hari sudah banyak beredar petisi yang mendukung pemerintah guna membatalkan kebijakan yang tidak populis ini. Kantor kantor BPJS di daerah pun banyak yang menjadi sasaran kekesalan para peserta JHT yang gagal mencairkan saldonya.(rima/pras)