© www.mongabay.co.id

Reklamasi Teluk Benoa di Bali berbeda dengan reklamasi yang dilakukan di Jakarta. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Cok Ngurah Pemayun. Kewenangan wilayah Teluk Benoa saat ini berada di tiga pihak, yaitu Kabupaten Badung, Pemprov Bali dan pemerintah pusat.

“Seluruh mekanisme yang berhubungan dengan legalitas sudah ada. Saat ini dokumen Analisi Dampak Lingkungan (Amdal) juga sudah final, kecuali ada beberapa catatan untuk bidang sosial dan budaya,” terangnya di Denpasar, Minggu (10/04).

Mengenai kewenangan Pemprov Bali yang melibatkan pertimbangan teknis, ia mengaku bahwa semuanya sudah jelas.

“Saya berbicara seperti ini bukan dalam kapasitas mendukung atau menolak reklamasi. Namun lebih dalam kapasitas untuk mendudukan persoalan pada tempatnya, dimana Pemprov Bali tidak serta merta mendukung reklamasi.

Karena berdasarkan kajian para pakar, para ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi, Teluk Benoa memang harus direklamasi demi keselamatan dan kelestarian kawasan Teluk Benoa itu sendiri,” terangnya.

Menurutnya, pendapat para politisi yang menolak adanya reklamasi hanya ingin mencari panggung politik di Bali dan meminta simpati dari rakyat Bali.

“Kepada kelompok yang menolak, para politisi dan komunitas apa pun. Tunjukanlah kajian ilmiah anda kenapa harus menolak. Jangan hanya asal menolak. Pokoknya reklamasi Teluk Benoa ditolak. Ini yang tidak kita inginkan,” ungkapnya, seperti dikutip dari Suara Dewata.

Sehingga antara reklamasi Bali dan reklamasi yang tengah berlangsung di Jakarta, rakyat tidak membandingkannya. Prosesnya berbeda, legalitas juga final dan bersih dari korupsi. (sua/nei)