Pencabutan Perpres Reklamasi Teluk Benoa, Ini Penjelasan Gubernur Pastika

Permintaan masyarakat Bali yang ingin Perpres Nomer 51 Tahun 2014 terkait Rencana Reklamasi Teluk Benoa, direspon oleh orang nomer satu di Bali, Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Menurutnya, Teluk Benoa merupakan kawasan strategis nasional. Oleh karena itulah Pemerintah Provinsi Bali tidak punya kewenangan penuh termasuk mencabut perpres tersebut. Jika pihaknya tetap mencabut perpres tersebut, berati pemerintah daerah telah melanggar aturan.

“Itu kawasan strategis nasional, tidakPencabutan Perpres Reklamasi Teluk Benoa, Ini Penjelasan Gubernur Pastika boleh, kabupaten juga tidak boleh, provinsi juga tidak boleh. Tidak bisa saya ini pemerintah daerah, kalau saya minta cabut peraturan di atas saya, itu namanya insurgency (pembangkangan), tidak boleh.

Itu ada pegangannya, tidak boleh, ini supaya paham. Jadi jangan suruh saya minta cabut, nggak bisa itu, pembangkangan namanya,” ungkap Pastika seusai Musrenbang Provinsi Bali Tahun 2016 di Denpasar, Bali, Selasa (12/04).

Pasa Sabtu (09/04) lalu, Pesamuhan Sabha Pandita PHDI mengutarakan bahwa kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan suci. Menurutnya, hal itu juag telah terkait dengan Bhisama PHDI yang sudah resmi dikeluarkan dan diadopsi oleh Perda No.16 Tahun 2009 tentang tempat suci, tentang kawasan suci.

“Saya belum baca Pesamuhan Sabha Pandita. Nanti kita pelajari karena pada dasarnya seperti yang sering saya katakan di setiap jengkal tanah di Bali itu suci. Persoalannya adalah, saya taat kepada Bhisama sebagai orang Hindu, sebagai orang Bali saya taat 100% juga sebagai aparatur pemerintah daerah saya taat kepada peraturan yang ada.

Di situ ada Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP, ada juga Arahan Zonasi Provinsi kita taat kepada itu. Itu prinsip, jadi kita tunggu saja,” ujarnya.

Reklamasi Teluk Benoa memerlukan tiga izin besar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Izin tersebut adalah izin lokasi, izin pelaksanaan, dan izin pemanfaatan.

Saat ini, ungkap Pastika, di Teluk Benoa sudah ada Pelabuhan Benoa, Tol Bali Mandara, ada pipa gas, ada lumpur dan sampah yang harus dipertimbangkan, seperti dikutip dari Tribun Bali.

“Setiap penerbitan izin mereka minta pertimbangan gubernur, jadi pertimbangan saya dulu untuk izin lokasi, saya sampaikan di sana bahwa di Teluk Benoa itu sekarang sudah ada Pelabuhan Benoa, ada jalan Tol Bali Mandara, ada pipa gas dan sebagainya di bawah itu, ada lumpur dan sampah.

Itu pertimbangan saya, tetapi kalau pun ini diberikan izin harus diperhatikan aspek Undang-Undang lainnya, aspek lingkungan, aspek sosial budaya, itu dalam pertimbangan saya,” terangnya. (tri/nei)