Tersengat Listrik, Petugas Kabel Jatuh Dari Ketinggian Delapan Meter balitoday
© www.suaragebrak.com

Warga Desa Celukan Bawang mengaku kecewa atas keputusan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana pada saat memenuhi undangan petinggi pemerintahan di Bueleleng pada Rabu (3/2). Pasalnya kabel Saluran Udara Tengangan Tinggi (SUTT) yang mereka minta untuk dipindahkan, tidak dipenuhi.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Celukan Bawang, Sadli yang menghadiri pertemuan tersebut menyatakan, warga Desa Celukan Bawang malah yang diminta untuk merelakan dampak pemasangan kabel SUTT tersebut.

“Kami diminta untuk merelakan kabel SUTT dengan tegangan 150 Kv tersebut tetap dipasang melintasi permukiman. Sebelumnya  pihak PLN disuruh untuk memindahkan lokasi pemasangan agar tidak melintasi pemukiman kami dan diberi waktu sampai tanggal 27 Februari 2016. Lalu sekarang lain lagi dan malah menyuruh kami merelakan pemasangan itu,” tutur Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Celukan Bawang, Sadli, Jumat (5/2), seperti dikutip Suara Dewata.

Sadli menerangkan, pada tanggal 27 Februari 2016 nanti, Bupati Buleleng akan menemui Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir untuk meminta pergeseran kabel milik PLN tersebut. Namun pertemuan tersebut telah didengar warga dan menimbulkan protes dengan mendatangi kantor Bupati.

Mendengar adanya pernyataan dari Bupati Buleleng yang menawarkan ‘islah’ dengan PLN, membuat warga mengancam akan melakukan aksi besar-besaran dengan menurunkan warga di Desa Celukan Bawang untuk pemindahannya.

Dari pertemuan dua hari yang lalu tersebut, ternyata warga mengaku mendapat ancaman pemadaman di seluruh Bali selama satu bulan yang akan dilakukan PLN untuk memindah kabel SUTT itu.

“Bupati sekarang sudah tidak lagi berpihak dengan warga di Desa Celukan Bawang yang rumahnya dilintasi kabel SUTT. Dan sekarang malah berpihak kepada PLN. Dari pembicaraan Bupati Buleleng, sudah jelas 100 persen adalah pembelaan kepada kepentingan PLN. Ditakut-takuti dengan ancaman pemadaman dan lanjut diadu domba dengan statemen kepentingan masyarakat Bali. Terlebih dikatakan oleh PLN bahwa Bali akan menjadi gelap selama waktu sebulan,” ujarnya.

Sadli pun menambahkan, pihak PLN menawarkan pemasangan beton di bawah lintasan dalam kabel SUTT jika tidak ingin terkena dampak dari radiasi tegangan tinggi milik PLN tersebut. Biaya pun telag ditanggung oleh PLN. Namun, usul ini tetap ditolak warga.

PLN juga berupaya melakukan sosialisasi tentang keberadaan radiasi SUTT yang tidak berbahaya, agar warga menerima pembatalan pergeseran kabel tersebut.

“PLN ini licik dan mereka masih mau sosialisasi lagi setelah dengan tegas ditolak warga. Jika betul setelah 22 hari tidak ada tanda-tanda kabel SUTT akan di geser, maka jangan salahkan warga jika jalan masuk PLTU kami akan blokir,” tuturnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Dewa Putu Adnyana menjelaskan pihaknya akan segera menyerahkan somasi atau peringatan keras kepada pihak PLN jika masalah tersebut tidak diselesaikan. Bahkan ia siap menempuh jalur hukum.

(sua/nei)