Grab Taksi © www.greatermalaysia.com

Penolakan adanya Grab Car dan Uber Taksi kembali disuarakan warga. Kali ini penolakan disampaikan oleh sopir dibawah naungan Bumbak Transport  di Banjar Anyar, Desa Kerobokan Tengah, Kecamatan Kuta Utaran Badung, Bali.

Protes ini disuarakan para sopir karena adanya angkutan transportasi berbasis aplikasi tersebut telah menyebabkan persaingan yang tidak sehat, sehingga menimbulkan keresahan antar sesama sopir di Bali.

Keresahan yang terjadi sesama sopir di Banjar Anyar ini membuat mereka melakukan pelarangan adanya Grab Car dan Uber Taksi di wilayahnya. Hal ini dissampaikan oleh salah satu warga yang juga anggota Bumbak Transport, Gede Sirka.

Gede Sirka menegaskan, Grab Car dan Uber Taksi sebagai transportasi berbasis aplikasi impor itu dinilai merusak harga sesama transportasi angkutan di Bali.

“Mereka Grab Car dan Uber Taksi sudah tidak beriizin atau ilegal, juga merusak harga yang berlaku selama ini di Bali,” ujar Sirka, Kamis (4/2).

Dirinya juga menambahkan, puluhan anggota Bumbak Transport mengalami kerugian akibat omset yang menurun drastis beberapa bulan belakangan ini pasca Grab Car dan Uber Taksi beroperasi di wilayahnya secara liar.

“Baru ada Grab Car dan Uber Taksi omset kita sebagai sopir turun lebih dari 50 persen. Bahkan paling parah kita rasakan sejak bulan November lalu keras sekali penurunan pendapatan kita,” ujar Sirka.

Kerugian tersebut yang membuat seluruh warga yang terhimpun dalam Bumbak Transport Kerobokan Tengah ini memberlakukan denda sebesar 10 juta rupiah bagi para sopir Grab Car dan Uber Taksi yang melanggar memasuki wilayahnya.

“Kalau melanggar aturan yang kita sepakati dan ketahuan sopir Grab Car dan Uber Taksi memasuki wilayah kita mengambil penumpang kita tindak tegas dan kenakan sanksi 10 juta rupiah. Denda sebesar itu langsung kita berlakukan sejak bulan Desember lalu. Selama ini sich belum ada yang menentang dan melanggar aturan yang kita buat,” tuturnya.

Baliho yang terpasang di beberapa ruas jalan dan lokasi di wilayah tersebut menegaskan pelarangan Grab Car dan Uber Taksi untuk beroperasi.

“Intinya kita minta Pemerintah Daerah baik Gubernur Bali dan DPRD Bali menindak tegas Grab Car dan Uber Taksi. Tolong bubarkan Grab Car dan Uber Taksi sampai ke akar-akarnya agar tidak merugikan sopir lokal Bali yang selama ini menggantungkan hidup dari jasa transportasi,” tutupnya.

(ber/nei)

1 COMMENT

  1. Hahaha, dasar hukumnya mau memaksa meminta uang 10jt apa?
    Bila supir uber atau grab tdk mau bayar 10jt, apakah lantas mobil, atau orangnya ditahan? Orangnya dipukuli? Dibunuh? Mbl dibakar?
    Memaksa orang bayar 10jt tanpa dasar hukum yang jelas itu termasuk kategori pemerasan !
    Menahan orang atau mobil tanpa dasar hukum yg jelas juga merupakan tindakan pidana. Sekalipun itu dilakukan mengatas namakan desa adat.
    Negara ini negara hukum, aparat penegak hukum aja tidak boleh main hakim sendiri, apalagi kalian para supir transport lokal.
    Hukum negara tidak boleh kalah dengan preman.

Comments are closed.