© sp.beritasatu.com

Penolakan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disuarakan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) anti korupsi di Bali, Bali Corruption Watch (BCW). LSM ini meminta Presiden Joko Widodo untuk menarik diri dari pembahasan revisi UU KPK di DPR.

Hal ini disampaikan oleh Ketua BCW, Putu Wirata Dwikora yang menanggapi pembahasan revisi UU KPK di DPR RI yang tertunda beberapa hari lalu.

“Dari substansi yang hendak direvisi, baik yang sempat dibahas dengan kalangan LSM dan perguruan tinggi beberapa tahun lalu maupun yang sekarang berkembang di media massa, indikasi melemahkan KPK sangat kentara. Wacana-wacana politik para anggota DPR yang mau menguatkan KPK, sangat tidak bisa dipercaya,” ungkap Putu Wirata.

Putu Wirata menilai, beberapa dari butir revisi UU KPK menunjukkan upaya untuk mengurangi kewenangannya serta mengendalikan kemandirian KPK agar berada dibawah kendali lembaga lain. Hal ini tidak seharusnya dilakukan jika tujuannya untuk memperkuat adanya KPK.

Menurutnya, banyak unsur-unsur penambahan para revisi UU KPK yang malah akan melemahkannya. Beberapa diantaranya adalah pembatasan usia kerja KPK hanya selama 12 tahun, prioritas pada pencegahan, penanganan kasus korupsi yang Rp 50 milyar keatas, dan kewenangan mengeluarkan SP-3.

“Kalau benar unsur-unsur itu yang termasuk titik berat pembahasan dalam revisi, tidak ada tanda-tanda untuk memperkuat KPK. Jelas memperlemah, sementara yang secara tidak langsung diperkuat justru para pelaku korupsi, karena mereka akan lebih sulit diungkap. Bagaimana KPK bisa menangkap pelaku, kalau kewenangan penyadapan harus seijin Ketua Pengadilan? Kalau ijinnya turun terlambat, atau malah tidak turun, koruptor bisa merajalela. Bahkan dalam kondisi kewenangan seperti sekarang pun, masih cukup banyak kasus korupsi yang belum bisa diungkap KPK. Misal, indikasi korupsi bail out Bank Century yang terkatung-katung penyidikannya di KPK, apalagi kalau kewenangan dipangkas,” tandasnya, seperti dikutip Berita Bali.

Ia hanya berharap Presiden terus menjaga eksisensi KPK di tanah air dengan menunjukkan realisasi slogan revolusi mentalnya.

“Kita berharap, Presiden menarik diri dari pembahasan revisi UU KPK, sebelum substansinya benar-benar diperbaiki. Kalau mau memperkuat, yang urgent dilakukan justru memberikan dukungan anggaran yang lebih besar kepada KPK, pembentukan KPK daerah, memperkuat Supervisi KPK ke daerah untuk membantu Kepolisian dan Kejaksaan, bukannya merevisi UU KPK,” jelas Putu Wirata. (ber/nei)