Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan melakukan lelang jabatan kepala dinas pada tahun 2016. Lelang jabatan tersebut akan menggunakan sistem lelang terbuka.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Derah Provinsi Bali, Ketut Rochineg, hal tersebut dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan struktural eselon II atau setingkat kepala dinas.

“Saat ini sistem lelang terbuka belum dilakukan karena belum ada jabatan (eselon II-red) yang kosong. Pada 2016 baru kita mulai karena akan ada yang pensiun maupun ada struktur baru,” kata Rochineng, seperti dilansir dari suarapembaruan.com, Rabu (11/11).

Menurut dia, dengan sistem lelang terbuka (open bidding carrier) itu, nantinya yang bisa menjadi pejabat eselon II di Pemprov Bali tidak sebatas pegawai pemprov setempat, namun bisa pegawai dari pemerintah kabupaten/kota di Pulau Dewata.

Pejabat eselon II di Pemprov Bali itu selain setingkat kepala dinas, juga termasuk kepala biro dan kepala badan.

“Sistem lelang jabatan ini mengacu pada UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU itu disebutkan bahwa setiap pejabat yang menduduki jabatan struktural yang dipromosikan khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon II) harus melalui sistem lelang terbuka,” ujarnya.

Sedangkan untuk menjadi pejabat eselon III dan IV, tambah Rochineng, tidak perlu memakai mekanisme itu. Untuk posisi di bawah eselon II dapat memakai pola yang lain seperti psikometri, psikotes, seleksi karya tulis dan sebagainya.

“Jika untuk posisi eselon II, sistem lelang dimulai dari jajaran pejabat pemerintah daerah di Bali dulu, namun untuk posisi Sekda Bali Bali (eselon I) barulah menggunakan sistem lelang terbuka secara nasional,” katanya.

Rochineng menambahkan, dengan sistem terbuka seperti ini akan memberikan keleluasaan bagi kandidat pejabat yang ingin promosi jabatan. Tidak ada istilah suka dan tidak suka atau kecurigaan lainnya dalam promosi kali ini.

“Kandidat pejabat yang masuk promosi harus melamar, wajib ikut seleksi di panitia seleksi daerah,” katanya. (sp/end)